Seorang pakar hukum tata negara mendesak DPR untuk memanggil para pensiunan jenderal TNI guna menjelaskan dugaan intervensi politik dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Desakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap dugaan keterlibatan elite militer dalam dinamika politik nasional menjelang Pemilu.
Pakar tersebut menilai bahwa peran militer seharusnya netral dan tidak terlibat dalam manuver politik, terlebih dalam konteks pencalonan tokoh yang masih memiliki hubungan keluarga dengan presiden aktif. Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas perlu dijaga demi melindungi demokrasi.
Rocky Gerung, pengamat politik sekaligus akademisi, menanggapi isu ini dengan kritis. Ia menyebut pemanggilan purnawirawan jenderal oleh DPR sebagai langkah penting untuk mengungkap sejauh mana kekuatan non-sipil memengaruhi proses politik. Rocky juga mempertanyakan independensi institusi negara jika suara militer terlalu dominan di belakang layar.
Menurut Rocky, publik berhak mengetahui apakah ada tekanan atau lobi yang mengarah pada pencalonan Gibran melalui Mahkamah Konstitusi dan partai politik. Ia juga mendorong DPR untuk bersikap tegas dan tidak takut membuka forum terbuka terkait hal ini.
Sementara itu, sejumlah anggota DPR menyatakan siap menanggapi usulan tersebut, namun belum ada keputusan resmi mengenai jadwal atau daftar pihak yang akan dipanggil.
Isu ini terus berkembang dan menjadi bahan diskusi publik. Banyak pihak menilai langkah DPR dalam menanggapi livechat medusa88 desakan ini akan menjadi uji integritas parlemen di mata masyarakat menjelang tahun politik.